Client Update

POJK 17/2024: Bank Emas dan Kilau Investasi Emas di Indonesia

Dalam kolom opini yang baru saja dipublikasikan di Hukumonline, kami mengupas secara mendalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Kegiatan Usaha Bulion dan peran strategis bulion dalam mengoptimalkan investasi emas di Indonesia. Artikel ini mengulas bagaimana regulasi baru tersebut membuka peluang inovasi di pasar emas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan...

Transfer of Digital Financial Asset Regulation and Supervision to OJK and BI

Jakarta, January 10, 2025 – In a significant move to strengthen the regulation and supervision of the digital financial sector in Indonesia, the Ministry of Trade, through the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti), officially transferred its regulatory and supervisory duties for digital financial assets, including cryptocurrencies and financial derivatives, to the Financial Services Authority...

Pengalihan Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital ke OJK dan BI

Jakarta, 10 Januari 2025 – Dalam langkah besar untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor keuangan digital di Indonesia, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Pengalihan ini ditandai...

Sour Sally Ekspansi ke Dubai dan Arab Saudi

ARFP Lawyers dengan bangga telah ikut serta membantu salah satu kliennya Sour Sally Group (“Sour Sally”) dalam melakukan ekspansi bisnisnya ke Timur Tengah. Salah satu brand frozen yogurt asli Indonesia ini akan menjadi brand frozen yogurt dan brand di bidang food and beverages pertama yang akan hadir di Dubai dan Arab Saudi. Ekspansi bersejarah Sour...

Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata Terbaru

Dalam upaya penyederhanaan dan percepatan investasi yang sebelumnya dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, Kementerian Hukum dan HAM RI (KEMENKUMHAM) menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (“Permenkumham 17/2018”). Sebelum berlakunya Permenkumham 17/2018, pelaku usaha yang mendirikan CV, firma...